GRAHAMERDEKA.COM. PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bergerak cepat meredam keresahan para tenaga non-ASN terkait isu penghentian pembayaran honorarium. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga honorer tetap menjadi prioritas utama.
Penegasan ini muncul menyusul beredarnya kabar burung di media sosial yang mengeklaim bahwa honor tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Sulteng tidak akan dialokasikan pada tahun anggaran 2026.
”Adik-adik honorer tidak perlu resah, apalagi takut. Saya pastikan, Insya Allah semuanya akan dibayarkan. Saat ini proses administrasi di masing-masing perangkat daerah sedang berjalan,” tegas Reny Lamadjido saat memberikan keterangan resmi di ruang kerjanya, Selasa (10/3-2026).
Wagub menjelaskan bahwa kebijakan pembayaran ini difokuskan bagi para tenaga honorer yang telah lama mendedikasikan dirinya di lingkup Pemprov Sulteng, namun belum berhasil lolos dalam seleksi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini juga mencakup mereka yang masuk dalam skema PPPK paruh waktu, sepanjang kompetensi dan tenaga mereka masih sangat dibutuhkan untuk menunjang akselerasi pelayanan publik di Sulteng.
”Pemerintah daerah tetap berdiri di belakang para tenaga honorer yang selama ini membantu jalannya roda pemerintahan. Keberlanjutan pekerjaan mereka tetap menjadi perhatian kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, Reny memaparkan bahwa mekanisme pembayaran ke depan akan disesuaikan dengan regulasi penataan tenaga non-ASN yang berlaku secara nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui skema kerja sama pihak ketiga atau outsourcing.
Langkah ini diambil agar status hukum dan penggajian tenaga penunjang tetap memiliki payung hukum yang kuat di tengah transisi kebijakan birokrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub didampingi oleh sejumlah pejabat strategis, di antaranya Kabag Perencanaan Moh Rival, Kabag MKP Moh Riyan, Kabid Anggaran Adiguna, serta Kabag Protokol Zurkarnain.
Melalui rilis ini, Pemprov Sulteng mengimbau seluruh tenaga honorer untuk tetap fokus bekerja dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab, mengingat proses pencairan sedang dalam tahap finalisasi teknis.
Pewarta : Faisal
