GRAHAMERDEKA.COM. PALU – Genap satu tahun mengabdi sebagai Anggota DPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., membuktikan komitmennya untuk tidak memutus jarak dengan konstituen. Meski kini disibukkan dengan agenda legislasi di Jakarta, politisi senior Partai Gerindra ini tercatat telah merampungkan kunjungan kerja dan reses di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, yakni di 13 kabupaten dan kota.
Duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri serta menjadi anggota Badan Legislasi (Baleg), Longki menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat adalah kewajiban konstitusional yang mutlak.
”Alhamdulillah, dalam satu tahun ini saya telah mendatangi seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Saya ingin mendengarkan langsung curhatan masyarakat dan melihat kondisi riil di lapangan,” ujar Longki dalam keterangan persnya di Palu, Senin (29/12-2025).
Bagi Gubernur Sulawesi Tengah dua periode (2011–2021) ini, setiap jengkal wilayah Sulteng memiliki dinamika yang ia pahami betul. Statusnya sebagai mantan kepala daerah menjadi modal kuat dalam membedah persoalan yang disampaikan warga, mulai dari isu reformasi birokrasi, konflik pertanahan, hingga tata kelola otonomi daerah.
Longki menyebutkan bahwa banyak aspirasi warga yang bersentuhan langsung dengan ruang lingkup Komisi II.
“Karena saya pernah memimpin daerah ini, saya tahu persoalan mendasarnya. Tugas saya sekarang di Senayan adalah memastikan suara Sulteng tidak hanya terdengar, tapi diperjuangkan dalam kebijakan nasional,” tegasnya.
Tak hanya sekadar menyerap aspirasi, Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini juga memanfaatkan momentum turun lapangan untuk mengedukasi masyarakat mengenai peran legislatif. Menurutnya, pemahaman publik yang baik terhadap kerja DPR RI akan menciptakan hubungan yang lebih sehat antara wakil rakyat dan konstituennya.
Seluruh masukan yang didapat dari kunjungan ke 13 kabupaten/kota tersebut telah dirangkum secara sistematis. Laporan tersebut dipastikan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan dalam rapat-rapat resmi di gedung DPR RI guna melahirkan legislasi yang pro-daerah.
”Berkantor di Senayan bukan berarti meninggalkan daerah. Justru dari Senayan, saya ingin membawa kepentingan Sulawesi Tengah agar mendapat perhatian yang semestinya,” pungkas Longki.
(Faisal)
