GRAHAMERDEKA.COM. PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah cepat dalam merespons berbagai persoalan krusial di daerah. Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menggelar audiensi strategis bersama Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., di ruang kerja Gubernur, Senin (19/10/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan wujud nyata ketegasan eksekutif dan aparat penegak hukum dalam merumuskan solusi atas masalah mendesak yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, mulai dari darurat narkotika, kelangkaan BBM, penertiban tambang ilegal, hingga mega-rencana pemindahan aktivitas pelabuhan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa sinergi lintas instansi merupakan kunci utama agar setiap kebijakan dan penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berpihak kepada rakyat. Berikut poin-poin strategis yang menjadi fokus pembahasan:
Pemberantasan Narkotika Tanpa Kompromi: Pemprov Sulteng siap pasang badan dan memberikan dukungan penuh kepada Polda Sulteng untuk menyikat habis peredaran serta penyalahgunaan narkoba yang telah merusak masa depan generasi muda di bumi seribu megalit.
Pengawasan Distribusi BBM: Menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU, pemerintah dan kepolisian sepakat menindak tegas oknum-oknum bermain yang berani melakukan penyelewengan distribusi demi keuntungan pribadi di atas penderitaan masyarakat.
Penertiban Tambang Ilegal dan Selamatkan Lingkungan: Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan alat berat secara masif menjadi sorotan tajam. Gubernur dan Kapolda sepakat melakukan penataan melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPERA) sekaligus menindak tegas praktik perusak lingkungan demi kelestarian alam Sulteng.
Relokasi Pelabuhan Pantoloan ke Donggala: Rencana besar pemindahan aktivitas pelabuhan dikawal ketat. Gubernur meminta dukungan penuh Polda Sulteng untuk mengamankan akses menuju Pelabuhan Donggala serta mengedepankan langkah mediasi aktif antara masyarakat Pantoloan dan Donggala. Komunikasi intensif antara Wali Kota Palu dan Bupati Donggala juga di dorong agar transisi ini berjalan damai tanpa gesekan sosial.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pemerintah dan kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan masyarakat merasa aman, terlindungi, dan tidak dirugikan oleh berbagai persoalan daerah.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap bersinergi dengan Polda Sulteng. Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus kita tangani bersama melalui koordinasi yang kuat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” tegas Anwar Hafid.
Melalui langkah proaktif ini, Pemprov Sulteng dan Polda Sulteng memastikan stabilitas keamanan daerah tetap terkendali, penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, serta iklim yang kondusif terus terjaga demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.**
