GRAHAMERDEKA.COM. PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menunjukkan rasa optimisme tinggi dalam persaingan meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Langkah konkret Pemprov dalam menekan angka pengangguran kini memasuki babak krusial melalui validasi lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengikuti langsung agenda Zoom Meeting Validasi Lapangan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah di Ruang Polibu, Selasa (7/4/2026). Pertemuan ini menjadi ajang pembuktian efektivitas kebijakan yang selama ini digulirkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng.
Dalam arahannya, Wagub Reny menegaskan bahwa Sulteng tidak hanya sekadar ikut serta, tetapi datang dengan persiapan matang. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah mensinkronkan data dukung, mulai dari angka penyerapan tenaga kerja hingga penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur.
“Kami siap diuji. Ini adalah bagian dari proses untuk memastikan bahwa program yang kita jalankan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Data yang kami siapkan lengkap dan terukur,” tegas Wagub di hadapan tim penilai.
Komitmen Pemprov Sulteng mendapat apresiasi langsung dari Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R. P. Tendean, S.IP., M.Si. Ia menyoroti inovasi “9 Berani” sebagai langkah progresif yang menjadi kekuatan utama Sulteng dalam penilaian tahun ini.
“Program ‘9 Berani’ ini luar biasa. Saya melihat ada komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang terstruktur,” ujar Noudy.
Saat ini, Sulawesi Tengah masuk dalam jajaran elit nominasi bersama dua provinsi tetangga, yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Proses penilaian ini dilakukan sangat ketat melalui 12 tahapan yang melibatkan tim ahli dari BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, hingga unsur media.
Penentuan akhir akan diputuskan dalam pleno tingkat pusat yang dituangkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Jika tidak ada hambatan, penghargaan tersebut rencananya akan diserahkan pada minggu pertama Mei 2026.
Kegiatan validasi ini juga dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Sulteng, Dr. Daryanto, M.M., serta jajaran Kepala OPD terkait yang optimis bahwa kolaborasi lintas sektor ini akan membawa Sulteng menjadi role model nasional dalam penanganan pengangguran terbuka.
Editor: Redaksi Grahamerdeka.com
