GRAHAMERDEKA.COM. PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menginstruksikan transformasi radikal dalam sistem kerja birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng. Dalam rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (18/3/2026), ia memperkenalkan konsep “Peta Hidup” sebagai instrumen utama percepatan pembangunan.
Anwar Hafid menegaskan bahwa pola kerja konvensional yang bertumpu pada laporan fisik setebal bantal harus segera ditinggalkan. Sebagai gantinya, seluruh progres program kerja wajib disajikan dalam bentuk visualisasi data digital yang interaktif.
Konsep “Peta Hidup” ini dirancang sebagai peta digital komprehensif yang mengintegrasikan seluruh data strategis daerah. Melalui sistem ini, setiap jengkal pembangunan—mulai dari infrastruktur jalan, sektor pertanian, kelautan, hingga pendidikan dapat dipantau secara real-time.
“Ke depan, kita tidak lagi bertumpu pada laporan tebal. Semua harus ditampilkan dalam bentuk peta kerja yang bisa dibaca dengan cepat dan jelas. Cukup dengan satu perangkat, kita bisa melihat semua program,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Gubernur mencontohkan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) kini tak lagi sekadar melapor secara lisan. Melalui fitur zoom-in, koordinat lokasi proyek dapat terlihat jelas, mencakup panjang jalan yang telah dibangun, kondisi terkini, hingga kesinambungan rencana di tahun berikutnya.
“Kalau kita lihat di peta, akan kelihatan apakah program itu berlanjut atau ‘lompat-lompat’ tanpa tuntas,” tambahnya.
Langkah ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan strategi besar untuk memastikan pengentasan kemiskinan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Anwar Hafid menargetkan dalam dua tahun ke depan, seluruh program pembangunan di Sulawesi Tengah sudah terdokumentasi secara visual dan terintegrasi penuh.
Perubahan ini juga akan menyasar sistem perencanaan daerah. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga penyampaian laporan ke DPRD akan diubah menjadi lebih ringkas dan berbasis data visual agar lebih mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan.
Didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekda Novalina, Gubernur mengingatkan bahwa fase 100 hari kerja pasca pelantikan pejabat OPD baru adalah momentum krusial. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah bertindak sebagai “pemain inti” yang aktif berinovasi, bukan sekadar pelaksana pasif.
“Saya terbuka dengan ide. Kalau ada cara yang lebih cepat dan tepat, saya siap ikut. Yang penting tujuan kita (pembangunan) tercapai,” pungkasnya.
Pewarta : Faisal
