GRAHAMERDEKA.COM. PALU – Langkah kaki Zullikar Tanjung, S.H., M.H., kembali menapak di Bumi Tadulako. Senin pagi (4/5/2026), suasana di Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri Palu tampak berbeda. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., hadir langsung di garda terdepan untuk menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang baru dilantik tersebut.
Pesawat komersial yang membawa Kajati mendarat tepat pukul 06.13 WITA. Di area VVIP, Gubernur Anwar Hafid yang didampingi sejumlah pejabat tinggi daerah dan unsur Forkopimda, memberikan sambutan yang kental dengan nuansa kekeluargaan. Senyum dan jabat tangan erat antar kedua tokoh ini menjadi simbol kuatnya sinergi yang akan terjalin antara eksekutif dan penegak hukum di Sulawesi Tengah.
Zullikar Tanjung bukanlah sosok asing bagi publik Sulawesi Tengah. Rekam jejaknya pernah tercatat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulteng, bahkan sempat dipercaya memegang kendali sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kajati pada awal 2025.
Kedatangannya kali ini merupakan mandat definitif setelah resmi dilantik oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, di Jakarta pada 29 April lalu. Zullikar hadir menggantikan Nuzul Rahmat, S.H., M.H., yang kini dipercaya menjabat sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI.
Kehadiran Zullikar diharapkan mampu membawa energi baru dalam penegakan hukum dan pengawasan pembangunan di Sulteng. Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa penyambutan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap institusi Kejaksaan.
”Ini adalah bentuk penghormatan sekaligus komitmen kita untuk terus memperkuat koordinasi. Stabilitas hukum adalah kunci utama agar pembangunan di Sulawesi Tengah dapat berjalan maksimal,” ujar Gubernur di sela-sela penyambutan.
Turut hadir dalam prosesi tersebut Bupati Donggala Vera Elena Laruni, S.E., jajaran kepala perangkat daerah, serta jajaran pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Dengan kembalinya Zullikar ke Sulteng, publik menaruh harapan besar pada peningkatan kolaborasi antara pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum, terutama dalam menjaga transparansi dan supremasi hukum di tengah pesatnya pembangunan daerah.
Pewarta : Faisal/ Ro Adpim
