GRAHAMERDEKA.COM. POSO – Ketegangan agraria di wilayah Lore Bersaudara, Kabupaten Poso, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, turun langsung ke Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Minggu (21/12/2025), guna meredam konflik lahan yang melibatkan Badan Bank Tanah (PT BBT).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA). Anwar Hafid secara tegas menyatakan bahwa dirinya berdiri di garda terdepan untuk memastikan hak-hak petani dan masyarakat adat di Lore tidak tergilas oleh kebijakan administratif yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Gubernur mengungkapkan bahwa sejak 14 Juli 2025, ia telah menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk meninjau kembali pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Bank Tanah di wilayah tersebut.
”Saya tidak bisa mengambil keputusan hanya dari balik meja. Saya datang ke sini untuk melihat langsung. Jika tanah ini sudah digarap puluhan tahun, ada pemukiman, kebun, dan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat secara turun-temurun, maka negara wajib menghormatinya,” tegas Anwar Hafid di hadapan warga yang berkumpul di Desa Watutau.
Gubernur menjelaskan bahwa tujuan awal pembentukan Bank Tanah adalah untuk mengamankan aset negara dari penguasaan sepihak oleh oknum pejabat atau pengusaha besar (spekulan). Namun, ia menyayangkan jika instrumen ini justru digunakan untuk menekan rakyat kecil yang sudah lama mengelola lahan tersebut.
”Bank Tanah hadir untuk melindungi tanah negara, bukan untuk mengambil alih ruang hidup rakyat yang sudah dikelola secara sah menurut hukum adat dan pemanfaatan nyata,” tambahnya.
Senada dengan Gubernur, Ketua Harian Satgas PKA Sulteng, Eva Susanti Bande, mendesak agar segala bentuk aktivitas pematokan lahan serta tindakan intimidasi di lapangan dihentikan segera.
”Kami meminta seluruh aktivitas pematokan dihentikan sementara hingga proses validasi subjek dan objek lahan selesai secara adil. Kehadiran kami di sini adalah wujud nyata negara untuk mencegah eskalasi konflik,” ujar aktivis agraria tersebut.
Di akhir dialognya, Anwar Hafid meminta masyarakat Lore Bersaudara tetap tenang dan melanjutkan aktivitas pertanian seperti biasa. Ia berjanji akan membawa temuan lapangan ini langsung ke hadapan Presiden Republik Indonesia.
“Rakyat tetap berkebun seperti biasa, jangan diganggu. Saya percaya Presiden memiliki keberpihakan yang kuat pada rakyat kecil. Kami yang akan mengurus ini secara konstitusional,” pungkasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik balik penyelesaian sengketa agraria di Poso, dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya pada tanah Lore yang subur.
(Faisal)
